Sejarah kepramukaan di Indonesia tidak
bisa dilepaskan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Gagasan Baden Powell yang
membentuk kepramukaan dengan cepat menyebar ke berbagai negara, termasuk
Belanda. Di negara Belanda kepramukaan disebut sebagai Padvinder. Di negara
jajahannya, termasuk Indonesia, Belanda mendirikan organisasi Kepramukaan. Di
Indonesia dikenal dengan istilah NIPV (Netherland Indische Padvinder
Vereniging; Persatuan Pandu-Pandu Belanda). Organisasi ini
dikhususkan bagi anak-anak Belanda.
Oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional
Indonesia dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia
Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Karenanya kemudian
muncul organisasi-organisasi kepramukaan pribumi yang kala itu jumlahnya
mencapai lebih dari seratus organisasi. Organisasi itu semisal; JPO (Javananse
Padvinders Organizatie); JPP (Jong Java Padvinderij), SIAP (Sarekat Islam
Afdeling Padvinderij); HW (Hisbul Wathon) dll.
Sejarah terus berlanjut. Melihat maraknya
organisasi kepramukaan milik pribumi yang bermunculan, Belanda akhirnya membuat
peraturan untuk melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda
menggunakan istilah Padvinder. Karena itu kemudian KH. Agus Salim menggunakan
istilah "Pandu" dan "Kepanduan".
Sejak tahun 1930 timbul kesadaran dari
tokoh-tokoh Indonesia untuk mempersatukan organisasi kepramukaan. Maka
terbentuklah KBI (Kepanduan Republik Indonesia). KBI merupakan gabungan dari
organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda
Sumatra).
Dan pada tahun 1931 terbentuk PAPI (Persatuan
Antar Pandu-Pandu Indonesia), kemudian diubah menjadi BPPKI (Badan Pusat
Persatuan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938. Pada waktu pendudukan
Jepang, kepanduan di Indonesia dilarang sehingga tokoh Pandu banyak yang masuk
Keibondan, Seinendan dan PETA. Setelah masa kemerdekaan dibentuklah
organisasi kepanduan yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia
yang dideklarasikan di Solo pada tanggal 28 Desember 1945. Pandu Rakyat Indonesia
menjadi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia saat itu.
Namun pada masa leberalisme, kembali
bermunculan berbagai organisasi kepanduan seperti; HW, SIAP, Pandu Indonesia,
Pandu Kristen, Pandu Ansor, KBI dll yang jumlahnya mencapai seratusan lebih.
Sebagian organisasi tersebut terhimpun dalam tiga federasi yaitu; IPINDO
(Ikatan Pandu Indonesia, berdiri tanggal 13 September 1951), POPPINDO
(Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, berdiri tahun 1954) dan PKPI
(Persatuan Kepanduan Putri Indonesia).
Pada 1953 IPINDO berhasil menjadi anggota
kepramukaan sedunia. Pada tanggal 10-20 Agustus 1955 IPINDO juga berhasil
menyelenggarakan Jambore Nasional I di Pasar Minggu Jakarta. Sedangkan POPPINDO
dan PKPI pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden Powell
(istri Baden Powell) ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia. Pada tahun
1959, PKPI mengadakan perkemahan besar untuk pramuka putri yang disebut “Desa
Semanggi” di Ciputat. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingen ke
Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.
Menyadari kelemahan yang ada, ketiga federasi
tersebut akhirnya meleburkan diri menjadi PERKINDO (Persatuan Kepanduan
Indonesia). Namun ternyata Perkindo sendiri kurang solid sehingga
coba dimanfaatkan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan Pionir
Muda seperti di negara komunis lainnya.
Mulai tahun 1960-an, berbagai pihak termasuk
pemerintah dan MPRS melakukan berbagai upaya untuk melakukan penertiban
organisasi kepanduan termasuk upaya untuk mendirikan Gerakan Pramuka.
Pada hari Kamis malam tanggal 9 Maret 1961
Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia,
bertempat di Istana Negara. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada
harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh
organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka.
Presiden juga menunjuk Panitia Pembentukan
Gerakan Pramuka yang terdiri atas Sri Sultan
Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri
Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan
Masyarakat Desa, Achmadi. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS
GERAKAN PRAMUKA
Panitia inilah yang kemudian mengolah
Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor
238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kepres ini
menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang
ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda
Indonesia. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN
KERJA.
Kepres Nomor 238 Tahun 1961 ini ditandatangi
oleh Perdana Menteri Ir. Juanda sebagai Pejabat Presiden Karena Presiden RI,
Ir. Soekarno saat itu sedang berkunjung ke Jepang.
Pada tanggal 30 Juli 1961, bertempat di
Istora Senayan (Sekarang Stadiun Gelora Bung Karno), tokoh-tokoh organisasi
kepanduan di Indonesia yang menyatakan dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam
organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR
GERAKAN PRAMUKA.
Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan
Pelantikan Mapinas (Majlis Pimpinan Nasional), Kwarnas dan Kwarnari di Istana
Negara, dilanjutkan penganugerahan Panji-panji Kepramukaan dan defile Pramuka
untuk memperkenalkan Pramuka kepada masyarakat yang diikuti oleh sekitar
10.000 Pramuka. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA yang
diperingati hingga sekarang.